Mengubah Surplus Hidrogen Menjadi Kekuatan Ekonomi

PerwirasatuNews.my.id,- 27 Juli 2026

Surplus hidrogen sebesar 125 ton per tahun semestinya tidak dipandang sebagai angka statistik semata. Di balik angka itu tersimpan pertanyaan besar mengenai arah kebijakan energi Indonesia. Ketika dunia berlomba membangun ekonomi hidrogen sebagai bagian dari transisi menuju energi rendah karbon, Indonesia justru menghadapi tantangan mendasar, yakni bagaimana mengubah kelebihan produksi menjadi kekuatan ekonomi yang bernilai tambah. Persoalan utamanya bukan lagi kemampuan memproduksi hidrogen, melainkan kemampuan menciptakan pasar, industri, dan kebijakan yang mampu menyerapnya.

Informasi yang disampaikan PT PLN mengenai produksi hidrogen sekitar 200 ton per tahun dengan tingkat pemanfaatan baru sekitar 75 ton menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki fondasi awal dalam pengembangan hidrogen. Fakta ini patut diapresiasi karena membuktikan bahwa kemampuan teknis untuk menghasilkan hidrogen telah tersedia. Namun, surplus tersebut sekaligus memperlihatkan adanya kesenjangan antara kapasitas produksi dengan kesiapan ekosistem industri yang memanfaatkan hidrogen sebagai sumber energi maupun bahan baku industri.

Verifikasi terhadap informasi tersebut menunjukkan bahwa angka surplus berasal dari keterangan resmi PT PLN yang kemudian diberitakan oleh Jawa Pos. Hingga saat ini belum ditemukan koreksi maupun bantahan resmi dari PLN terhadap data tersebut. Artinya, informasi mengenai produksi sekitar 200 ton dan pemanfaatan sekitar 75 ton dapat dijadikan pijakan awal analisis. Namun demikian, publik tetap memerlukan penjelasan lebih rinci mengenai apakah angka tersebut merupakan produksi tahunan dari seluruh fasilitas PLN atau hanya berasal dari unit-unit tertentu, sehingga interpretasinya tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Di tingkat global, hidrogen telah berkembang menjadi salah satu komoditas energi strategis. Jepang, Korea Selatan, Jerman, Australia, hingga negara-negara Uni Eropa menempatkan hidrogen sebagai bagian penting dalam strategi dekarbonisasi. Hidrogen dimanfaatkan pada sektor transportasi, industri baja, pupuk, petrokimia, pembangkit listrik, hingga penyimpanan energi. Persaingan internasional tidak lagi sebatas memproduksi hidrogen, tetapi membangun rantai pasok, teknologi, serta pasar yang mampu menyerap produksinya secara berkelanjutan.

Indonesia sebenarnya memiliki modal yang tidak dimiliki banyak negara lain, yaitu sumber energi terbarukan yang sangat melimpah. Potensi tenaga air, panas bumi, surya, angin, maupun biomassa dapat menjadi fondasi bagi pengembangan hidrogen hijau yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibanding hidrogen berbasis energi fosil. Potensi tersebut akan menjadi keunggulan kompetitif apabila diiringi investasi pada teknologi elektrolisis, jaringan distribusi, fasilitas penyimpanan, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Di sinilah letak kritik yang perlu disampaikan. Selama ini pembangunan sektor energi nasional masih cenderung berorientasi pada produksi, sementara pengembangan pasar berjalan lebih lambat. Akibatnya, kapasitas produksi bertambah, tetapi pemanfaatannya belum berkembang secara seimbang. Surplus hidrogen merupakan contoh nyata bahwa produksi tanpa kesiapan pasar hanya akan menghasilkan aset yang belum memberikan manfaat ekonomi secara maksimal.

Rencana pembangunan Stasiun Pengisian Hidrogen merupakan langkah yang patut diapresiasi sebagai bentuk antisipasi terhadap perkembangan teknologi kendaraan berbasis hidrogen. Akan tetapi, pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada aspek fisik semata. Infrastruktur hanya akan berfungsi apabila didukung oleh keberadaan kendaraan, industri pengguna, jaringan distribusi, regulasi, standar keselamatan, hingga insentif ekonomi yang saling terintegrasi.

Kolaborasi antara PLN dan Pertamina juga merupakan sinyal positif dalam membangun ekosistem energi baru. Namun kolaborasi tersebut sebaiknya diperluas dengan melibatkan industri otomotif, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga investor swasta. Pengembangan ekonomi hidrogen bukanlah proyek satu institusi, melainkan proyek nasional yang membutuhkan sinergi lintas sektor.

Dari sisi kebijakan, Indonesia masih membutuhkan peta jalan yang lebih jelas mengenai pengembangan hidrogen nasional. Roadmap tersebut tidak cukup hanya berisi target produksi, tetapi juga target investasi, target pemanfaatan domestik, strategi ekspor, pengembangan sumber daya manusia, serta arah riset teknologi. Tanpa kepastian arah kebijakan, dunia usaha akan sulit mengambil keputusan investasi jangka panjang yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Aspek regulasi juga harus memperoleh perhatian serius. Industri hidrogen membutuhkan standar teknis, sistem sertifikasi, mekanisme perdagangan, insentif fiskal, hingga kepastian hukum bagi investor. Negara-negara yang lebih dahulu mengembangkan ekonomi hidrogen umumnya memulai dari pembentukan regulasi yang memberikan kepastian usaha sehingga investasi dapat tumbuh secara berkesinambungan.

Di sisi lain, pengembangan hidrogen tidak boleh dipisahkan dari agenda hilirisasi nasional. Hidrogen tidak semata-mata dijual sebagai komoditas mentah, tetapi harus menjadi bahan baku yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Industri baja rendah karbon, pupuk ramah lingkungan, petrokimia, maupun transportasi berbasis hidrogen merupakan contoh sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.

Momentum ini juga bertepatan dengan meningkatnya komitmen dunia terhadap penurunan emisi karbon. Permintaan global terhadap hidrogen hijau diperkirakan terus meningkat dalam beberapa dekade mendatang. Indonesia memiliki peluang menjadi salah satu pemasok utama apabila mampu memanfaatkan potensi energi terbarukan secara optimal dan membangun ekosistem industri yang kompetitif sejak sekarang.

Surplus hidrogen sebesar 125 ton per tahun seharusnya tidak dipandang sebagai persoalan kelebihan produksi, melainkan sebagai peluang strategis yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Keberhasilan Indonesia dalam membangun ekonomi hidrogen tidak akan ditentukan oleh banyaknya hidrogen yang diproduksi, tetapi oleh kemampuan negara menghadirkan kebijakan yang konsisten, investasi yang berkelanjutan, inovasi teknologi, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Apabila seluruh unsur tersebut mampu berjalan seiring, surplus hari ini dapat berubah menjadi fondasi bagi lahirnya industri energi bersih yang memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di masa depan.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat