Hukuman Mati Koruptor di Ujung Persimpangan

PerwirasatuNews.my.id, 29 juli 2026.

Korupsi tidak lagi dapat dipandang semata sebagai kejahatan yang merugikan keuangan negara. Dalam praktiknya, korupsi telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap kualitas pelayanan publik, pembangunan ekonomi, kepercayaan masyarakat kepada negara, bahkan stabilitas nasional. Dana yang semestinya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat justru berpindah ke kantong segelintir pelaku. Dampaknya bukan hanya tercermin dalam angka kerugian negara, tetapi juga pada hilangnya kesempatan jutaan warga memperoleh hak-hak dasar yang dijamin konstitusi. Karena itu, setiap kali muncul gagasan untuk memperberat hukuman bagi koruptor, perhatian publik selalu kembali tertuju pada pertanyaan mendasar: apakah Indonesia membutuhkan hukuman yang lebih berat, atau penegakan hukum yang lebih pasti?

Perdebatan tersebut kembali mengemuka setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII membahas rekomendasi penerapan hukuman mati bagi koruptor yang terbukti melakukan korupsi dalam skala besar hingga membahayakan eksistensi negara. Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis menegaskan bahwa organisasi tersebut telah lama memiliki fatwa yang membuka ruang pemberian hukuman maksimal terhadap pelaku korupsi apabila kejahatan yang dilakukan telah menimbulkan kerusakan luar biasa bagi kehidupan bangsa. Pernyataan tersebut kemudian memicu diskusi luas, tidak hanya di kalangan ulama, tetapi juga di lingkungan akademisi, praktisi hukum, lembaga antikorupsi, hingga masyarakat sipil.

Apabila ditelusuri, gagasan tersebut sebenarnya bukan sesuatu yang baru dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah membuka kemungkinan dijatuhkannya pidana mati melalui Pasal 2 ayat (2). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Namun, sejak ketentuan itu diberlakukan lebih dari dua dekade lalu, belum ada satu pun putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor. Fakta ini justru melahirkan pertanyaan yang lebih menarik dibanding sekadar perdebatan setuju atau menolak hukuman mati: mengapa norma hukum yang sudah tersedia tidak pernah diterapkan?

Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak sesederhana persoalan keberanian hakim. Dalam praktik hukum pidana, frasa "keadaan tertentu" merupakan unsur yang harus dibuktikan secara ketat. Penjelasan undang-undang mengaitkan keadaan tertentu dengan situasi seperti bencana alam, krisis ekonomi, pengulangan tindak pidana korupsi, atau keadaan lain yang dinilai luar biasa. Akan tetapi, batasan tersebut masih menyisakan ruang penafsiran. Akibatnya, aparat penegak hukum cenderung berhati-hati karena setiap kekeliruan penerapan pasal dapat berimplikasi serius terhadap kepastian hukum maupun perlindungan hak asasi manusia.

Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Wacana hukuman mati sering kali menjadi sorotan publik, sementara persoalan utama justru berada pada lemahnya konsistensi penegakan hukum. Selama ini masyarakat berkali-kali menyaksikan perkara korupsi bernilai triliunan rupiah yang berakhir dengan hukuman yang dianggap relatif ringan. Tidak sedikit terpidana korupsi memperoleh remisi, pembebasan bersyarat, ataupun fasilitas yang memunculkan persepsi bahwa hukuman penjara belum memberikan efek jera secara optimal. Kondisi inilah yang membuat sebagian masyarakat memandang hukuman mati sebagai simbol ketegasan negara dalam menghadapi kejahatan luar biasa.

Namun demikian, efektivitas ancaman hukuman mati masih menjadi perdebatan di tingkat internasional. Sejumlah negara menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi, sementara negara lain lebih mengutamakan penyitaan aset, pemiskinan koruptor, hukuman penjara jangka panjang, serta penguatan sistem pencegahan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat korupsi lebih banyak dipengaruhi oleh kepastian penegakan hukum, transparansi birokrasi, integritas aparatur negara, sistem pengawasan yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, serta budaya antikorupsi yang tumbuh dalam masyarakat. Artinya, beratnya ancaman pidana bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi.

Dalam perspektif hukum Islam, argumentasi yang dikemukakan MUI bertumpu pada prinsip menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan yang lebih besar. Korupsi yang mengancam keberlangsungan negara dipandang bukan lagi sebagai pelanggaran terhadap kepemilikan harta semata, melainkan sebagai tindakan yang merampas hak hidup masyarakat secara luas. Karena itu, pemberian hukuman maksimal dipandang dapat dipertimbangkan apabila seluruh syarat hukum terpenuhi dan dampak kejahatan telah mencapai tingkat yang membahayakan eksistensi negara. Meski demikian, pandangan tersebut tetap berada dalam koridor ijtihad yang harus dipadukan dengan sistem hukum nasional, konstitusi, dan prinsip-prinsip peradilan yang adil.

Perdebatan mengenai hukuman mati pada akhirnya membuka ruang refleksi yang lebih luas mengenai arah pemberantasan korupsi di Indonesia. Persoalan yang dihadapi bangsa ini bukan semata-mata kekurangan aturan hukum, melainkan bagaimana memastikan setiap aturan ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di tengah tuntutan publik terhadap keadilan, negara dituntut tidak hanya menghadirkan hukuman yang tegas, tetapi juga membangun sistem yang mampu mencegah korupsi sejak awal. Dari titik inilah diskusi mengenai hukuman mati seharusnya dimulai, yakni sebagai bagian dari upaya menyeluruh membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat